TANJUNG REDEB – Tingginya minat para pencari kerja terhadap sektor pertambangan menjadi sorotan Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto. Dia menuturkan, banyak lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Berau, tak hanya sektor tambang. Karena itu perluasan wawasan tenaga kerja lokal perlu diserukan.
“Jangan hanya bergantung pada tambang, banyak sektor lain yang siap menyerap tenaga kerja,” ungkapnya.
Dipaparkannya, sektor lain yang berpotensi dapat menyerap tenaga kerja adalah pertanian, kelautan, pariwisata hingga ekonomi kreatif dan digital. “Tetapi memang belum tergarap dengan maksimal, maka dari itu perlu adanya program pelatihan dan minat masyarakat,” katanya.
Dirinya juga menyoroti perlunya peran Balai Latihan Kerja (BLK) agar lebih adaptif dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah.
“Kita perlu pelatihan berbasis potensi lokal dan tren zaman. Misalnya pelatihan pengolahan hasil laut, pelatihan teknologi pertanian, pemasaran digital untuk UMKM, dan sebagainya,” tuturnya.
Subroto menyebut dalam peraturan daerah (perda) penyerapan tenaga kerja lokal, perusahaan harus mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal baik yang terampil maupun tidak terampil.
“Setiap poin penting juga ada dijelaskan dalam perda tersebut. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab menyediakan pelatihan,” tegasnya.
Perubahan dinamika industri, transformasi digital dan munculnya sektor-sektor ekonomi baru menuntut adanya regulasi yang lebih responsif dan adaptif.
“Maka dari itu, beberapa waktu lalu kami adakan revisi perda tersebut dengan harapan tidak hanya memperkuat keberpihakan tetapi juga mampu menciptakan ruang kerja yang lebih luas, inklusif dan berorientasi masa depan,” terangnya.
Kendati demikian, dengan implementasi perda yang konsisten dan dukungan program pelatihan yang merata, tenaga kerja lokal diharapkan mampu berkembang tidak hanya sebagai penerima lapangan kerja tetapi juga sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi daerah.
“Pendekatan yang menyeluruh akan mendorong kemandirian masyarakat Berau dan mengurangi ketergantungan terhadap satu sektor ekonomi saja, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih adil dan merata,” tutup Subroto. (adv)
