TANJUNG REDEB – Belakangan ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau gencar memperkenalkan batik khas Berau sebagai identitas budaya lokal. Bupati Berau, Sri Juniarsih pun sudah menetapkan peraturan wajib penggunaan batik Berau bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Berau.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami merespons baik penggunaan batik lokal. Dia menilai hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.
Dijelaskannya, kebijakan itu sejalan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penggunaan Batik Motif Khas Berau, yang perlu terus disosialisasikan agar dapat diterapkan secara luas dan konsisten.
“Pemerintah daerah harus memastikan adanya sosialisasi ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal, agar aturan ini benar-benar berjalan dan tidak hanya sebatas imbauan,” ungkapnya.
Selain memperkuat identitas daerah, Sutami menilai kewajiban mengenakan batik khas Berau juga berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di sektor kerajinan batik.
“Jika kebijakan ini berjalan dengan baik, akan terjadi perputaran ekonomi bagi perajin batik dan para penjahit,” ucapnya. “Ini bisa menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat, sehingga kita tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan,” sambungnya.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak hanya berlaku sesaat, melainkan diterapkan secara berkelanjutan. Untuk itu, Sutami menyarankan penggunaan batik khas Berau dijadwalkan secara resmi, misalnya diwajibkan setiap Kamis dan Jumat bagi ASN, tenaga pendidik, serta siswa sekolah.
Dirinya menegaskan keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaannya. Jika dilakukan secara rutin, ia optimistis batik khas Berau akan semakin dikenal luas, baik di dalam maupun di luar daerah.
“Jika aturan ini dijalankan dengan konsisten, saya yakin industri batik Berau akan berkembang,” pungkasnya. (adv)
