TENGGARONG – Dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat kapasitas anggotanya. Salah satunya melalui Pelatihan Penanganan Huru Hara (Public Order Handling) yang berlangsung pada 6–10 Oktober 2025 di Hotel Grand Fatma, Tenggarong.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, dan menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar membangun aparatur yang tangguh, profesional, serta humanis dalam menjaga stabilitas dan ketertiban daerah.
Kepala Satpol PP Kukar, Arfan Boma, menjelaskan pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis sekaligus mental anggota dalam menghadapi potensi gangguan ketertiban umum.
“Pengendalian massa bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga kecermatan dalam membaca situasi dan kemampuan menenangkan massa secara persuasif,” ujarnya.
Menurut Arfan, pelatihan ini juga bertujuan membangun soliditas dan kesiapan personel di lapangan, agar setiap tindakan yang diambil selalu terukur, profesional, dan sesuai prosedur.
Selama lima hari, 35 anggota Satpol PP menjalani serangkaian materi, mulai dari pengantar tugas dan fungsi, teknik negosiasi, psikologi massa, hingga simulasi penanganan huru hara.
Dengan mengusung tema “Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dalam Pengendalian Massa,” kegiatan ini menjadi refleksi atas kebutuhan aparatur penegak perda untuk beradaptasi dengan tantangan sosial yang semakin dinamis.
Asisten I Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, dalam arahannya menekankan pentingnya profesionalisme dan kedewasaan aparat dalam bertugas.
“Peran Satpol PP sangat strategis dalam menjaga ketenteraman masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas adalah hal yang wajib agar setiap tindakan selalu proporsional dan berorientasi pada pelayanan publik,” pesannya.
Ia juga mengapresiasi langkah Satpol PP Kukar yang terus memperkuat sumber daya manusianya melalui pelatihan berkelanjutan. Menurutnya, di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan sosial, aparat penegak perda perlu dibekali keterampilan komunikasi dan pendekatan humanis.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Satpol PP Kukar yang telah menginisiasi kegiatan ini. Karena persoalan masyarakat semakin beragam dan perlu keterampilan khusus bagi setiap personel,” tutupnya. (as/adv)
