TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengalokasikan anggaran cukup besar untuk sektor pertanian pada 2025. Total mencapai Rp 227,4 miliar, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Muhammad Taufik, mengatakan besarnya anggaran ini menjadi bukti komitmen Pemkab untuk memperkuat ketahanan pangan lokal serta mendukung suplai pangan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kalimantan Timur (Kaltim).
“Alokasi ini hasil kolaborasi dengan pemerintah pusat. Dari APBN, Kukar mendapat Rp 47,4 miliar untuk mendukung program nasional Brigade Pangan,” ujar Taufik, Sabtu (12/4/2025).
Dana dari pusat ini digunakan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pestisida, benih padi, serta infrastruktur pengolahan lahan. Program Brigade Pangan ini dilaksanakan di empat kecamatan yang memiliki potensi lahan rawa, yaitu Marangkayu, Samboja, Anggana, dan Tenggarong. Luas lahan yang dioptimalkan mencapai 2.392 hektare, tersebar di 14 desa dan kelurahan.
Sementara dari APBD Kukar, alokasi sebesar Rp 180 miliar lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan riil petani. Termasuk usulan dari kelompok tani (poktan), gabungan poktan (gapoktan), hasil kunjungan bupati, hingga aspirasi musrenbang dan anggota legislatif.
“Semua usulan kami kaji dengan cermat agar tepat sasaran. Karena anggaran terbatas, kami pilih yang logis dan benar-benar dibutuhkan,” jelas Taufik.
Fokus utama APBD Kukar 2025 pada sektor pertanian antara lain pembangunan dan peningkatan sarana prasarana (sarpras) pertanian, dukungan penyuluhan, serta penguatan kapasitas petani. Langkah ini sejalan dengan upaya Kukar menuju daerah mandiri pangan, sekaligus mengakselerasi misi daerah dalam mewujudkan Kukar sebagai lumbung pangan Kaltim dan IKN. (adv)
