TANJUNG REDEB – Hingga saat ini permasalahan abrasi di Pulau Derawan belum diselesaikan. Sementara abrasi pantai di destinasi wisata tersebut sudah merobohkan tiga bangunan hingga terbawa ke laut.
Anggota DPRD Berau, Saga menyampaikan walaupun bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, dia mendorong Pemkab untuk mencari solusi menunggulangi abrasi di Pulau Derawan.
Ia menegaskan langkah tersebut penting untuk menjaga keindahan serta kelestarian salah satu destinasi wisata unggulan Berau. “Masalah ini sudah lama disampaikan, namun hingga saat ini belum ada tindakan yang jelas. Kami meminta agar ini segera ditangani,” ujarnya.
Saga menambahkan, selain melestarikan alam, penanganan abrasi diperlukan untuk melindungi ruang hidup masyarakat. Abrasi yang terjadi setiap tahun berpotensi mengurangi lahan hunian warga di sekitar Pulau Derawan.
“Kami tidak ingin abrasi ini menjadi malapetaka bagi masyarakat setempat. Jika masalah ini tidak sampai ke perhatian pusat, tentu akan sulit diselesaikan,” keluhnya.
Sementara, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Hendra Pranata, menyampaikan penanganan abrasi di Pulau Derawan rencananya dimulai pada 2025. Izin dari kementerian terkait, yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), sudah diperoleh.
“Tahun ini kami fokus pada perencanaannya dengan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar, sedangkan untuk pengerjaan fisik dianggarkan Rp 10 miliar-15 miliar,” jelas Hendra.
Ia menambahkan, setelah perencanaan selesai pada 2024, pembangunan fisik pengaman pantai akan dimulai pada 2025. Terkait desain dan model pembangunan, DPUPR akan bekerja sama dengan organisasi lingkungan World Wildlife Fund (WWF).
“Kami belum tahu model pengaman pantainya seperti apa, makanya kami akan berkolaborasi dengan WWF, LSM yang bergerak di bidang lingkungan, agar pembangunan pengaman tidak mengganggu habitat penyu,” ujarnya. (adv)
