SAMARINDA – Anggaran sebesar Rp 62,79 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dialirkan ke Benua Etam pada 2023. Ini merupakan anggaran terbesar yang diterima Kaltim sepanjang sejarah.
Alokasi APBN sebesar Rp 62,79 triliun itu, terdiri atas belanja kementerian/lembaga melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023 sebesar Rp 30,20 triliun, serta alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2023 untuk seluruh pemerintah daerah di Kaltim sebesar Rp 32,59 triliun.
“Alhamdulillah dana alokasi transfer ke daerah meningkat, untuk belanja kementerian/lembaga tahun 2023 mencatatkan sejarah baru. Terbesar sepanjang sejarah di Kaltim yang biasanya berkisar Rp 8 triliun, pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 30,20 trilliun,” Kata Gubernur Kaltim, Isran Noor saat menyerahkan DIPA dan Buku Alokasi TKDD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Kaltim kepada kepala satuan kerja instansi vertikal dan bupati/wali kota se-Kaltim di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Jumat (2/12/2022).
Isran menjelaskan, sekitar Rp 22,9 triliun atau 75,8 persen dari belanja Kementerian/Lembaga di Benua Etam akan difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN Nusantara.
Rincian TKDD yaitu untuk Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp 6,562 triliun. Kabupaten Berau sebesar Rp 2,774 triliun, Kutai Kartanegara (Kukar) sebesar Rp 5,919 triliun, Kutai Barat (Kubar) Rp 2,687 triliun, Kutai Timur (Kutim) Rp 4,664 triliun, Paser Rp2,257 triliun, Penajam Paser Utara (PPU) sebesar Rp1,367 triliun, Mahakam Ulu (Mahulu) sebesar Rp1,508 trilliun, Kota Balikpapan sebesar Rp1,599 triliun, Bontang Rp 1,372 triliun dan Samarinda Rp 1,872 triliun.
Dana transfer ke daerah, sambung Isran, diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Terutama untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi antara belanja pusat dengan daerah. Hal ini dilakukan untuk mendukung kinerja daerah dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem dan memajukan perekonomian daerah.
“Saya berharap kita semua dapat mempercepat realisasi belanja APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial, mengendalikan dan mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas, serta memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk UMKM,” harap mantan Bupati Kutim ini.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim, Muhdi menambahkan, adapun peningkatan alokasi DIPA untuk kementerian/lembaga di wilayah Kaltim diharapkan dapat menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru. Terutama untuk mendukung kesuksesan pembangunan IKN Nusantara.
“Pembangunan IKN kita harapkan dapat menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, meredam efek resesi ekonomi global, dan merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan secara nasional,” pungkasnya. (diskominfokaltim)
Sumber: Biro Adpim Setdaprov Kaltim
