SAMARINDA – Pejabat dan staf hubungan masyarakat (humas) yang bekerja di pemerintahan diharapkan tak cepat lemas. Karena tuntutan kerja saat ini, memerlukan kecepatan, keakuratan dan kreativitas, serta harus mampu mengatasi masalah disinformasi di media sosial.
Demikian disampaikan mantan Wali Kota Balikpapan (periode 2011-2021), Rizal Effendi saat menjadi narasumber pada Forum Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) Provinsi Kaltim yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, di Aston Samarinda Hotel & Convention Center, Selasa (1/11/2022).
Rizal yang juga mantan pemimpin redaksi Surat Kabar Harian Kaltim Post ini mengatakan, paradigma aparatur humas dalam bekerja harus berubah, menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Tak bisa lagi bekerja dengan pola lama, serba lambat dan tenggat waktu yang tidak jelas.
Dirinya menyebutkan pejabat dan staf humas dituntut bekerja cepat, serta dituntut mendistribusikan informasi tentang pemerintahan dan pembangunan daerah. Termasuk dalam menyediakan data yang diperlukan wartawan atau media massa.
“Jangan wartawan minta data atau informasi hari ini, baru dipenuhi tujuh hari kemudian. Tidak bisa lagi seperti itu,” sarannya.
Disebutkan pula, sekarang teknologi informasi sudah memungkinkan pejabat atau staf humas bekerja dimana saja, bahkan di luar kantor. “Tak ada lagi alasan sekarang tidak bisa bekerja cepat,” kata Rizal.
Hal yang dituntut dari pejabat dan staf humas dalam bekerja, ujar Rizal, memberikan jaminan informasi yang disebar ke masyarakat dan media massa sebagai partner. Sehingga, informasi yang diterima masyarakat bisa mencerahkan.
Kemudian, perlu kreativitas dalam mengolah informasi, sesuai dengan media komunikasi yang semakin beragam. Informasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan bisa disajikan dalam bentuk infografis, dan lain sebagainya agar menarik.
“Media yang bisa digunakan kini juga tersedia beragam, ada Tik Tok, Instagram, Twitter, media cetak, Youtube, media online, televisi dan radio,” terang Rizal.
Ia juga mengingatkan, tugas pejabat dan staf Humas yang tak kalah menantang adalah meluruskan berbagai disinfomasi terkait dengan pemerintahan dan pembagunan di media sosial. Masalah disinformasi terkait pemerintah harus cepat ditangani, dikoreksi pejabat Humas, jangan dibiarkan, karena merugikan pemerintah.
“Disinformasi terkait pemerintah, pejabat pemerintah dan kegiatan pembagunan banyak tersebar di media sosial, masalah itu, jangan dibiarkan, perlu dikounter,” ujarnya. (adv/diskominfokaltim)
Sumber: Niaga Asia
