SAMARINDA – Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti Pertalite dan Biosolar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Mereka harus antre hingga satu jam lebih untuk mendapatkan BBM subsidi yang harganya lebih murah dibandingkan BBM non-subsidi.
Anggota DPRD Kaltim, Romadhony Putra Pratama mengatakan kondisi ini sangat memalukan bagi Kaltim yang merupakan daerah penghasil minyak dan gas bumi. “Kondisi demikian itu membuat malu kita dengan orang-orang dari luar daerah yang sedang melakukan perjalanan ke Kaltim, khususnya ke Samarinda dan Balikpapan,” ujarnya.
Politisi termuda di DPRD Kaltim ini pun meminta Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, untuk mencari solusi atas persoalan ini yang sudah berlangsung sepanjang tahun. Dia mengkhawatirkan dampak negatif terhadap aktivitas perekonomian dan pembangunan di Kaltim, terutama setelah proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sedang berjalan.
“Kali ini saya minta Pak Pj Gubernur mencarikan jalan keluarnya,” tegas legislator PDI Perjuangan ini.
Menanggapi keluhan Romadhony, Akmal Malik mengaku sudah berkomunikasi dengan manajemen PT Pertamina Patra Niaga Balikpapan yang mengelola distribusi BBM di Kaltim. Namun dia mengatakan persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh Pertamina karena terkait dengan kebijakan pusat.
“Saya dua kali mengadakan pertemuan dengan manajemen Patra Niaga Balikpapan. Manajemen Pertamina Patra Niaga tak ada menyampaikan solusi mengatasinya sebab sangat tergantung kebijakan pusat,” kata Akmal Malik.
Akmal Malik menjelaskan ada tiga permasalahan utama yang menyebabkan kelangkaan BBM subsidi di Kaltim. Pertama, permintaan BBM subsidi setiap tahun selalu melebihi kuota yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kedua, ada perbedaan harga yang sangat besar antara BBM subsidi dan non-subsidi yang memicu penyalahgunaan oleh oknum yang mencari keuntungan.
Ketiga, kuota BBM subsidi untuk Kaltim tidak mempertimbangkan adanya peningkatan aktivitas riil dunia usaha dan lalu lintas orang dan barang akibat proyek IKN Nusantara.
“Ketiga permasalahan tersebut tak bisa diatasi oleh manajemen Pertamina Patra Niaga di Balikapapan, sehingga saya dan manajemen Pertamina Patra Niaga sepakat bersama-sama menyampaikan kondisi riil di Kaltim terkait BBM subsidi ke Kementerian ESDM,” ucap Akmal Malik.
Akmal Malik berharap Kementerian ESDM dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan BBM subsidi di Kaltim. Dia mengusulkan agar kuota BBM subsidi untuk Kaltim ditambah dengan memperhitungkan adanya peningkatan aktivitas di IKN, lalu lintas orang dan barang.
“Mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya dari Kementerian ESDM sehingga masyarakat Kaltim tahun 2024 tak antre lagi berjam-jam untuk mendapatkan BBM subsidi,” harap Akmal Malik. (adv/dprdkaltim)
