SAMARINDA – Perkebunan rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim dari Fraksi PDI Perjuangan, Agiel Suwarno.
Menurut Agiel, Pemprov harus mengembangkan perkebunan rakyat dengan memberikan bantuan yang lebih maksimal. Selama ini, ia menilai bantuan lebih banyak diberikan kepada perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan.
“Jadi minta diberi perhatian lebih. Supaya pengelolaan perkebunan rakyat juga bisa lebih optimal,” ujar Agiel, Rabu (15/11/2023).
Agiel mengatakan, perkebunan rakyat salah satu sektor yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia mengaku, ada kendala yang menghambat pengembangan perkebunan rakyat, yaitu status lahan yang masih Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan.
“Status itu memberikan dampak, menjadi hambatan karena pemerintah tidak bisa menjalankan programnya,” jelas Agiel.
Untuk itu, Agiel meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Kaltim bisa menyelesaikan masalah status lahan tersebut. Ia berharap OPD bisa cermat dan teliti dalam menetapkan status lahan perkebunan masyarakat.
Agiel juga mengapresiasi program bantuan yang telah dilakukan oleh Pemprov melalui APBD untuk sektor perkebunan. Namun, ia meminta alokasi anggaran untuk perkebunan rakyat bisa ditingkatkan.
“Saya harap Pemprov Kaltim bisa memberikan bantuan yang lebih besar dan tepat sasaran untuk perkebunan rakyat,” pungkas Agiel. (adv/dprd kaltim)
