SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin mengatakan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi solusi untuk menanggulangi masalah kemiskinan di provinsi ini. Ia menilai SDM Kaltim masih belum sejajar dengan daerah lain di Indonesia, bahkan di antara provinsi di pulau Kalimantan.
“Saya berharap dengan pengembangan SDM yang baik, kita bisa mengurangi angka kemiskinan di Kaltim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Salehuddin.
Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan, kemiskinan berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Kaltim, seperti kekurangan pangan dan gizi, rendahnya pendidikan, tingginya kriminalitas, dan kerusakan lingkungan.
“Kita harus meningkatkan daya saing kita agar tidak kalah dengan daerah lain di luar Kaltim. Kita harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia sebagai kunci untuk menghapus kemiskinan dan ketimpangan,” ujar Salehuddin.
Untuk itu, legislator yang mewakili daerah pemilihan Kutai Kartanegara ini, meminta pemerintah provinsi memberikan fasilitas atau ruang yang optimal bagi proses pembinaan SDM, termasuk melakukan kerja sama dengan dunia usaha yang ada di Kaltim. Ia juga mengharapkan peran aktif dari masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan.
“Apalagi dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini juga menjadi tantangan bagi kita. Saya rasa saat ini Kaltim belum siap bagaimana cara meningkatkan SDM,” kata Salehuddin.
Salehuddin juga menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengentaskan kemiskinan di Kaltim, seperti kesepakatan indikator kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Menurutnya, indikator yang digunakan oleh BPS saat ini tidak adil bagi masyarakat Kaltim yang memiliki keunikan tersendiri. Ia menilai perlu perhatian terhadap masyarakat pendatang yang mencari peruntungan di beberapa daerah kabupaten/kota, yang juga menyumbang angka kemiskinan. Tidak semua angka kemiskinan di beberapa kabupaten berasal dari masyarakat lokal.
Selain itu ia menganggap perlu keterlibatan semua pihak, termasuk ribuan perusahaan yang ada di Kaltim, dalam kontribusi pengentasan kemiskinan. “Misal program bedah rumah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan melibatkan perusahaan. Ini perlu dilakukan konsisten,” pungkasnya. (adv/dprd kaltim)
