TANJUNG REDEB – Muhammad Said dilantik menjadi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau oleh Bupati Berau Sri Juniarsih di Balai Mufakat, Jumat (27/10/2023). Dia menggantikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekkab Berau, Sujadi.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengucapkan selamat atas terpilihnya Sekkab Berau yang baru. Posisi Sekkab katanya, merupakan ujung tombak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mengawal kebijakan yang telah tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Yang mana RPJMD ini juga sudah disepakati antara pihak legislatif dan eksekutif,” kata Syarifatul, Jumat (27/10/2023). RPJMD harus dikawal dan dilaksanakan sampai masa jabatan kepala daerah berakhir.
DPRD Berau katanya, siap bersinergi dengan Sekkab yang baru. Selama ini katanya, dalam melakukan segala hal selalu berkaitan dengan Sekkab selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Apalagi kami juga memiliki tim bagian anggaran (Banggar) sudah semestinya harus bersinergi dan memiliki satu visi untuk mengawal kebijakan yang tertuang di RPJMD,” terangnya.
Secara khusus, politisi Partai Golkar itu berharap Sekkab baru memiliki inovasi-inovasi untuk kemajuan daerah. Kinerjanya diharapkan juga semakin baik serta bisa bersinergi dengan siapa saja.
“Kalau soal umur dan pengalaman itu tim pansel yang lebih tahu. Tapi setahu kami karena sudah bermitra di Banggar sebagai Kepala Bapenda Berau sebelumnya juga bagian dari TAPD, saya yakin kami bisa berkolaborasi dengan baik,” tandasnya.
Sementara, Sekkab Berau Muhammad Said menyampaikan, optimistis bisa mengoptimalkan semua potensi dengan semua sumber daya yang dimiliki. Tentunya juga mengawal 18 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Berau hingga akhir masa jabatannya.
“Selaku Sekkab saya berkomitmen sepenuhnya dan mengupayakan secara maksimal. Termasuk berkoordinasi dengan semua perangkat daerah,” jelasnya.
Tidak hanya dengan eksekutif tapi juga dengan legislatif. Karena itu, dirinya akan terus berupaya bersinergi, mengingat APBD Berau cukup luar biasa peningkatannya.
“Saya harap ke depan APBD bisa maksimal penyerapannya tentu dengan bantuan pengawasan yang dilakukan legislator. Kami harap juga kerja ini bukan hanya tanggung jawab kepala daerah tapi juga semua pihak terkait,” paparnya.
Salah satu yang dihindarinya yakni Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Pihaknya akan mengevaluasi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan serapan anggaran. Pasalnya proyek besar terdapat pada instansi yang mengelola pekerjaan fisik.
“Ke depan kami berharap supaya dipercepat proses dan pekerjaannya. Karena kita berharap jangan terlalu besar SiLPA-nya,” tandasnya. (adv)
