TANJUNG REDEB – Abrasi mengancam daerah-daerah pesisir selatan di Kabupaten Berau. Hal itu menjadi atensi legislator. Tidak terkecuali Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Syadiah.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk tidak menyamaratakan semua pembangunan pengaman pantai. Karena hal itu jelas diperlukan kajian serius supaya proyek yang dilaksanakan tidak sia-sia.
Dia mengakui, pembangunan pengaman pantai itu menjadi kewenangan pusat dan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V di Tarakan. Namun hal itu bukan berarti Pemkab hanya tinggal diam.
“Penanganan abrasi itu jangan disamaratakan. Khususnya yang ada gelombang tinggi harus dibangun pengaman pantai yang berbeda dengan yang gelombang lautnya kecil,” jelasnya.
Tujuannya agar pengaman pantai yang akan dipasang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Apalagi sudah ada preseden buruk terkait hal itu, seperti pembangunan bronjong yang ada di Pulau Derawan.
“Perlu kajian matang ya supaya jangan baru dibangun terus rusak, dibangun rusak lagi. Ujung-ujungnya tidak ada manfaatnya,” tegasnya.
“Ke depan masalah abrasi ini harus diperhatikan. Harus ada upaya-upaya. Terus harus dengan BWS. Sehingga bisa turun anggaran untuk pembangunannya,” tandasnya. (adv)
