SAMARINDA – Pancasila sebagai ideologi bangsa lahir dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka implementasi dan membumikan Pancasila sudah menjadi tugas seluruh elemen masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi saat Deklarasi Jejaring Panca Mandala dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Pemprov Kaltim, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (6/10/2022).
“Insyaallah tanpa berlebihan kami siap membumikan Pancasila di Kalimantan Timur,” ujar Hadi Mulyadi. Dirinya merasa bersyukur dan bangga pada hari ini Povinsi Kalimantan Timur mendeklarasikan jejaring Panca Mandala.
Menurutnya, masyarakat Kaltim sudah terbiasa hidup berdampingan dan Kaltim adalah provinsi yang sangat kondusif, karena sampai sekarang tidak pernah terjadi kerusuhan. Dia mengatakan, provinsi Kaltim dan masyarakatnya siap hidup berdampingan dengan siapa saja, agama apa saja, dan suku apa saja.
Bagi masyarakat Kaltim katanya, persatuan dan kesatuan adalah harga mati yang harus diperjuangkan dan ini catatan yang tidak sederhana. Kaltim sebutnya, sudah 3 kali mendapatkan Harmoni Award dari Kementerian Agama, dimana Kaltim dianggap mampu menjaga keutuhan antar-umat beragama.
Dia mengatakan, Indonesia sebagai urutan keempat dengan penduduk dunia terbesar di dunia dengan jumlah 270 juta, 17.000 pulau, 37 Provinsi, 500 lebih kabupaten dan kota serta 500 suku bangsa dan bahasa serta 6 agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu) bersatu dalam negara kesatuan Indonesia.
Dirinya meminta generasi muda untuk membaca sejarah. Pada 28 Oktober 1928, bukan pekerjaan sederhana mereka berkumpul di Jakarta dengan satu tekad, satu nusa satu bangsa satu bahasa Indonesia. “Mereka menyadari bahwa kita tidak akan kuat kalau kita tidak bersatu. Karena itu, satu dan kesatuan yang terjaga dan amanah itu diberikan kepada jejaring Panca Mandala Kabupaten/Kota di Kaltim,” tuturnya.
Kegiatan dirangkai dengan deklarasi Jejaring Panca Mandala dan Penandatangan Nota Kesepakatan Antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota.
Tampak hadir Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), KH Yudian Wahyudi, Deputi Hubungan Antar-Lembaga BPIP RI, Ir Prakoso, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov HM Syirajudin. (adv/diskominfokaltim)
