TANJUNG REDEB – Belum lama ini, Gubernur Kaltara Zianal Arifin Paliwang mengutus tim survei independen untuk mengajak Kabupaten Berau bergabung dengan Kalimantan Utara (Kaltara). Ketua DPRD Berau, Madri Pani menegaskan, belum memberikan sikap apapun.
Dia mengatakan, yang berhak menyatakan setuju dan tidak adalah masyarakat Bumi Batiwakkal (julukan Berau). “Saya serahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Meskipun saya ketua DPRD, saya tidak memiliki hak apa-apa, untuk memberikan respons mengenai setuju atau tidak bergabung dengan Kaltara,” ujarnya, Senin (10/10/2023).
Menurutnya, perlu ada pembahasan khusus mengenai hal itu. Sebab, bergabung atau tidaknya Berau dengan Kaltara, tentu harus ada kajian yang matang. Terutama mengenai untung dan rugi. Sebab, ajakan Berau bergabung Kaltara sudah berlangsung lama, yaitu sejak 2012, kala Kaltara baru dibentuk menjadi provinsi baru.
“Tapi kan tidak sesederhana itu juga. Makanya ini juga harus ada pemaparan yang komprehensif. Namun tetap, keputusan tertinggi itu ada pada masyarakat,” tuturnya.
Dirinya juga enggan terlalu jauh mengomentari atau menanggapi upaya yang dilakukan Pemprov Kaltara tersebut. Namun, dirinya juga tidak melarang, survei yang dilakukan oleh tim independen utusan Gubernur Kaltara ke Berau.
Dia berharap, hasil survei tersebut dapat dibuka ke publik, khususnya kepada masyarakat Berau. Namun ditegaskannya, apabila masyarakat tidak setuju dengan ajakan tersebut, maka itu adalah keputusan yang tidak boleh dipaksakan.
“Karena kami ini dipilih oleh masyarakat untuk mengakomodasi aspirasi mereka. Kalau masyarakat tidak setuju, tentu tidak. Karena suara masyarakat adalah prioritas kami,” pungkasnya. (adv)
