TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengusulkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk masyarakat di Kabupaten Berau.
Saran ini menyusul rencana penghapusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga honorer yang sebelumnya akan dilakukan akhir November diundur pada 2024. “Dalam pengajuan pemda harus ada keberanian untuk diadakan CPNS dan PPPK khusus masyarakat Berau,” tegasnya, Senin (9/10/2023).
Politikus Partai Nasdem tersebut mengingatkan kepada pemerintah, jika ada yang sudah diterima menjadi PPPK untuk diakomodasi dan disesuaikan dengan penerimaannya. Jangan sampai yang sudah lulus menjadi tidak lulus.
Dalam penerimaan PPPK juga ada syarat berapa lama telah bekerja menjadi PTT. Itu menjadi catatan tersendiri baginya. Yang mana perlu diprioritaskan tenaga honorer yang sudah mengabdi lama bisa diangkat menjadi ASN sebagai tanda penghargaan dari pemerintah. “Karena sudah mengabdi lama itu maka PTT berhak mendapat penghargaan,” jelasnya.
Diperlukan kebijakan pemerintah pusat supaya hal itu dapat berjalan dengan baik. Sebab secara signifikan, kata dia, perekrutan CPNS dan PPPK dapat mengurangi jumlah tenaga honorer yang ada. “Ke depan perlu diajukan lagi untuk tes CPNS dan PPPK supaya PTT berkurang dan jangan dihapus,” tutupnya. (adv)
