TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani menegaskan dengan APBD Berau yang mencapai Rp 5 triliun, jangan sampai terjadi diskriminasi pendidikan di Kabupaten Berau. Terutama antara daerah perkotaan dan perkampungan.
Sektor pendidikan dianggarkan sebesar 20 persen dari APBD Berau. Anggaran ini bisa dimanfaatkan dengan mengembangkan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau. “Contohnya dengan memberikan fasilitas kepada guru sebagai penunjang pendidikan serta sarana dan prasarana di sekolah ditingkatkan,” tuturnya.
Termasuk pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu harus terus dilakukan. Meskipun sekolah sudah gratis, namun untuk penunjang lainnya masih tetap membayar. Dia mengatakan tidak semua orangtua mampu membelikan seragam anaknya dan buku. Hal ini kata Madri, harus menjadi perhatian serius bagi OPD terkait.
Madri mengatakan, pendidikan sangat penting bagi bangsa dalam pembangunan daerah kedepannya. Pendidikan modal dasar bagi penerus bangsa dalam menjalankan, mengamati, dan mengarahkan roda pemerintahan.
“Peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau jangan sampai dibedakan. Untuk mendukung hal itu, pendataan penting untuk memetakan mana yang layak dapat bantuan dan tidak,” tegasnya.
Madri meminta peran OPD terkait untuk melakukan pendataan terhadap sekolah yang ada di Berau, baik TK, SD, SMP maupun SMA/SMK, agar penerimaan anak untuk masuk ke jenjang pendidikan tidak ada yang ditolak, dengan alasan kuota penuh. “Jangan sampai kejadian-kejadian seperti itu terulang kembali,” ucapnya.
Madri juga memusatkan perhatiannya kepada anak-anak yang putus sekolah. Dirinya meminta Pemkab Berau agar melakukan upaya agar anak-anak yang putus sekolah bisa mendapatkan ijazah untuk bekal masa depan mereka. “Jangan sampai, mereka ini hilang kesempatan, karena masalah ijazah,” pesannya.
Ia menilai, tidak ada salahnya membuka data warga Berau yang mengikuti pendidikan non-formal tersebut. Karena bisa dijadikan acuan untuk merumus pendidikan yang menyenangkan. Ia meminta instansi terkait juga bisa jemput bola terhadap anak bermasalah hukum (ABH), agar bisa mendapatkan ijazah.
“Saya tidak mau tahu soal kendala. Saya hanya ingin, anak-anak ini mendapatkan kesempatan yang sama,” tutupnya. (adv)
