BONTANG – Komisi III DPRD Bontang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kelurahan Bontang Kuala untuk meninjau sejumlah masalah yang sedang dihadapi wilayah tersebut, Senin (5/6/2023).
Banjir rob, kondisi jembatan kayu di area panggung adat, dan pengikisan lahan pemakaman menjadi perhatian serius Komisi III.
Ia menyatakan bahwa ketiga permasalahan tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa adanya solusi yang memadai dari pihak berwenang.
Meskipun ada upaya peninggian jalan masuk ranah provinsi untuk mengatasi banjir rob, Amir berpendapat bahwa Pemkot harus lebih proaktif mencari solusi alternatif untuk masyarakat yang masih terdampak banjir rob secara terus-menerus.
Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melibatkan perusahaan untuk membantu membangun rumah-rumah warga yang belum mampu menaikkan fondasinya, sehingga rumah tersebut tidak terkena banjir rob saat datang. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat banjir rob berulang.
Amir juga menggarisbawahi pentingnya menangani masalah jembatan kayu di area panggung adat Bontang Kuala. Selain menjadi tempat wisata unggulan Bontang, jembatan ini juga memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat.
Kondisi jembatan yang semakin memprihatinkan telah menyebabkan sejumlah kecelakaan, termasuk kejadian tahun 2019 yang melibatkan kebakaran di sekitar jembatan.
Selain itu, Komisi Tiga DPRD Bontang juga menyoroti pengikisan lahan pemakaman di Bontang Kuala. Erosi yang terjadi semakin hari semakin merusak turap dan menggeser tanah pemakaman, menyebabkan makam-makam warga menjadi terdampak.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena mengenai aspek sosial dan religius, di mana keadaan makam yang terabaikan dapat memberikan dampak emosional bagi keluarga yang ditinggalkan.
Sementara itu, Perencana Ahli Muda dari Bapeltitbang Bontang, Dian Nur Afianto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,5 Miliar dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024 untuk mengatasi masalah tersebut.
Namun, Dian menekankan bahwa anggaran tersebut harus dialokasikan secara bijaksana untuk mencakup berbagai kebutuhan pembangunan di Bontang.
Meskipun tantangan di Bontang Kuala cukup kompleks, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bontang diharapkan akan membuka peluang untuk menemukan solusi yang berkelanjutan dan berdaya guna. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan sektor swasta, permasalahan ini dapat diatasi secara bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan wilayah Bontang Kuala. (adv)
