BONTANG – Beberapa anggota DPRD Bontang mengkritisi minimnya pemberian insentif kepada sejumlah mitra pemerintah di wilayah kelurahan hingga tingkat RT.
Insentif yang menjadi sorotan antara lain untuk petugas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).
Tidak hanya itu, insentif juga dinilai kurang memadai untuk pengurus RT, kader posyandu, Keluarga Berencana (KB), dan kader kesehatan lainnya.
Bakhtiar Wakkang, Anggota Komisi II DPRD Bontang, menyampaikan pentingnya ada rumusan dari Wali Kota dan jajarannya untuk membahas masalah tersebut.
“Dalam Undang-Undang tentang desa dan kelurahan, besaran insentif juga diatur dan seharusnya mencapai lima persen,” sebutnya.
Sementara itu, petugas kamtibmas merupakan mitra kerja penting dari setiap kelurahan di Kota Taman. Namun, insentif yang mereka terima dinilai kurang memadai, begitu pula dengan insentif ketua RT yang selama 7 tahun terakhir hanya Rp1 juta.
Faisal, anggota Komisi III DPRD Bontang, juga menyoroti besaran insentif para kader kesehatan. Meskipun mereka merupakan tulang punggung dalam membantu pemerintah di tingkat warga, besaran insentif yang diterima masih di kisaran Rp150-200 ribu, bahkan setelah berganti Wali Kota beberapa kali.
Anggota DPRD Bontang berharap bahwa pemerintah akan mempertimbangkan dengan serius kenaikan insentif bagi para mitra pemerintah ini, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi dan kerja keras mereka dalam mendukung kelancaran pemerintahan di tingkat kelurahan hingga RT.
Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Bontang, Basri Rase, berjanji akan merumuskan solusi dan segera mendorong persetujuan dari DPRD Bontang. Nantinya, pemberian insentif yang lebih memadai diharapkan dapat terealisasi dalam APBD Perubahan. (adv)
