BONTANG – Angka pencari kerja (pencaker) di Bontang cukup tinggi, namun berbanding terbalik dengan dengan lowongan kerja (loker) yang justru minim. Hal ini menjadi perhatian anggota DPRD Bontang. Salahsatunya Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris.
Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang, pada periode Januari – Maret 2023, jumlah pencaker mencapai 2.015 orang. Sementara itu, lapangan pekerjaan hanya terbuka untuk 365 orang.
Menurut AH, sapaan akrab Agus Haris, kondisi ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Harus segera dicarikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini.
“Kondisi ini mengakibatkan angka pengangguran di Bontang masih tinggi,” jelasnya saat ditemui beberapa waktu lalu.
Ia meminta pemerintah mempertegas payung hukum yang tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2009 terkait perekrutan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja.
“Perdanya kan sudah jelas, 75 persen itu harus tenaga lokal. Tapi kenyataan di lapangan aturannya tidak dipertegas,” terang politikus Partai Gerindra ini.
Dia meminta pemkot melalui dinas terkait, agar memperketat pengawasan secara rutin terhadap seluruh perusahaan. Mendata seluruh jumlah karyawan industri di Bontang untuk mentaati aturan.
“Pemerintah kurang mendata. Banyak laporan dari aktivis buruh, kalau tenaga luar banyak yang kerja di sini. Bukan main banyaknya itu perusahaan lingkup Pupuk Kaltim. Kita ambil contoh kecil aja ya, seperti Samator kemarin itu,” tegasnya.
“Disnaker ini harus lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan. Didata semua perusahaan yang beroperasi. Kalau perlu tiap bulan jangan sampai lengah,” pungkasnya. (adv)
